Pastikan MBG KopDes, Dan Kampung Nelayan Tidak Jadi Bancaan Berjamaah

 

Oleh Harmen Batubara 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (KopDes), dan Kampung Nelayan merupakan pilar program unggulan Presiden Prabowo yang sangat didambakan oleh masyarakat luas. Harapan publik begitu besar agar kebijakan ini mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan di akar rumput. Namun, di balik potensi besarnya, realita di lapangan membunyikan alarm keras: tanpa pengawasan ketat, program-program visioner ini rentan menjadi celah "bancaan" korupsi oleh oknum birokrasi dan pihak-pihak yang memanfaatkan kedekatan kekuasaan.

Jika kita mencoba berpikir positif, karut-marut di fase awal ini seolah sengaja dibiarkan bergulir apa adanya demi memotret realita yang sesungguhnya. Ini menjadi cermin retak yang memperlihatkan secara telanjang bagaimana kualitas, mentalitas, dan bobroknya kapasitas birokrasi kita hari ini—sekaligus menjadi momentum untuk menyaring serta menghukum mereka yang korup. Untuk sesaat, publik mungkin bisa memaklumi bahwa inilah batas kemampuan administratif negara kita saat ini. Namun, pertanyaan mendasar yang wajib diajukan adalah: kualitas tata kelola seperti apa yang sebenarnya ingin dihadirkan pemerintah dalam mengeksekusi program strategis ini ke depan?

Di atas kertas, keberhasilan program-program ini sepenuhnya bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan sistem. Kita tidak bisa sekadar meluncurkan program berbasis konsep populis tanpa kesiapan infrastruktur manajerial yang matang:

Koperasi Desa (KopDes): Dipaksa langsung bertarung di pasar bebas melawan raksasa ritel modern yang telah mapan, memiliki keunggulan jaringan pasokan, integrasi teknologi, serta sistem keuangan yang mutakhir. Tanpa modernisasi sistem, KopDes hanya akan menjadi papan nama tanpa daya saing.

Kampung Nelayan: Sejauh ini intervensi baru menyentuh aspek fisik seperti pembagian kapal, pembangunan depo minyak, atau penyediaan kamar pendingin (cold storage). Pemerintah melupakan aspek yang lebih krusial: sistem penggerak armada, manajemen penangkapan ikan yang efektif, dan ekosistem hilirisasi. Tanpa kepastian akses ke jaringan pasar konsumen berskala besar atau industri pengolahan yang solid, para nelayan miskin tetap akan kesulitan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Jujur saja, jika pola eksekusinya masih pragmatis dan konvensional seperti sekarang, publik justru lebih mudah melihat potensi kebocoran anggaran oleh para pengelolanya ketimbang melihat peta jalan (roadmap) menuju keberhasilan program. Sudah saatnya pemerintah beralih dari sekadar retorika program populer menuju ketegasan eksekusi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Jangan biarkan harapan besar rakyat kandas akibat sistem yang lemah dan birokrasi yang gemar berburu rente.